INDOKAYA KEPAHIANG – Ketegangan antara Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Kepahiang dengan petani hortikultura kian meruncing. Setelah insiden dugaan intervensi oleh delapan petugas PPL terhadap petani jahe di Desa Pelangkian, kini pernyataan Ketua Tim Kerja (Katimker) PPL Kabupaten Kepahiang, Meriana, S.ST, justru memicu kontroversi baru.
Dalam konfirmasinya pada Selasa (28/1/2026), Meriana menyatakan bahwa pihaknya mengutamakan pendampingan bagi petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan). Ia berkilah bahwa gagal panen yang dialami pasangan petani Sugiman dan Suyatmi terjadi karena mereka tidak melapor ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kepahiang.
“Penyuluhan kami lakukan melalui kelompok. Kami mengundang petani melalui kelompok, di sana ada jadwal rutin bagi mereka untuk menyampaikan keluhan,” ujar Meriana.
Pernyataan ini seolah menjadi “lonceng kematian” bagi petani mandiri atau perorangan. Penegasan Meriana mengenai SOP yang memprioritaskan Poktan mengesahkan bahwa petani yang berjuang di luar ikatan kelompok sulit mendapatkan akses pembinaan teknis secara langsung.
Lebih lanjut, Meriana menyebut bahwa PPL bukanlah tenaga ahli yang mampu mengatasi masalah teknis di lapangan secara mandiri. Menurutnya, PPL hanya berperan sebagai jembatan atau perantara antara petani dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian.
“Kami ini hanya menjembatani. Jika ada laporan permasalahan, baru kami sampaikan ke UPT. Petani di sini sangat banyak, bukan hanya satu ini saja,” cetusnya. Ia juga mengklaim bahwa mencuatnya berita gagal panen jahe tersebut terjadi karena pihak PPL merasa “kecolongan” informasi.
Ironi Desa Binaan
Informasi yang dihimpun di lapangan mengungkapkan fakta ironis. Sebelum PPL Kabupaten Kepahiang dialihkan statusnya menjadi ASN Kementerian Pertanian, Desa Pelangkian merupakan wilayah binaan Meriana sendiri. Seharusnya, Meriana memahami betul kondisi dan dinamika petani di desa tersebut, terlebih Desa Pelangkian berada dikawasan komplek perkantoran Pemkab Kepahiang. Bahkan lahan gagal panen yang dikelola masyarakat berada sangat dekat dengan kantor BPP Kecamatan Kepahiang namun kenyataannya, banyak petani setempat yang mengaku bahkan tidak mengenal sosoknya.
Terkait aksi delapan petugas PPL yang mendatangi rumah Sugiman pada Senin (26/1), Meriana membantah hal tersebut sebagai bentuk intimidasi. Ia berdalih kehadiran anak buahnya hanya untuk memberikan pemahaman. Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh Sugiman. Ia mengungkapkan bahwa para petugas PPL mendesak istrinya untuk melakukan klarifikasi kepada media agar tidak menyalahkan PPL atas gagal panen yang menimpa mereka.
“Istri saya didatangi 8 orang PPL. Mereka menyalahkan kami karena dari awal tanam tidak melapor ke kantor, padahal kenyataannya memang tidak ada pendampingan sama sekali sejak awal,” ungkap Sugiman.
Para petugas PPL tersebut berkilah bahwa kegagalan panen jahe akibat busuk umbi merupakan fenomena nasional dan bukan kesalahan sistem penyuluhan di Kepahiang. Mereka merasa pemberitaan ini telah mencoreng nama baik institusi PPL secara keseluruhan.
