Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP memimpin rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda Kabupaten Kepahiang, Selasa (3/3/2026), di Aula Command Center Pemerintah Daerah Kepahiang.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat sepanjang 2026, di antaranya kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram, meningkatnya angka bunuh diri, kenakalan remaja, hingga potensi bencana hidrometeorologi.

Dalam arahannya, Bupati Zurdi Nata meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar menanggapi secara serius berbagai persoalan tersebut melalui koordinasi lintas sektor.

“Kami dari pemerintah juga meminta bantuan dan dukungan dari pihak penegak hukum, TNI, serta para tokoh di Kabupaten Kepahiang untuk terus menyosialisasikan pentingnya menjaga ketenteraman dan keamanan demi stabilitas daerah,” ujar dia.

RARKOR : Pembahasan Isu Setrategis Kabupaten Kepahiang
RARKOR : Pembahasan Isu Setrategis Kabupaten Kepahiang

Bupati menegaskan perlunya langkah-langkah antisipatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Ia menekankan bahwa koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat guna menjaga keamanan serta stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Terkait kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram, Bupati menginstruksikan kepala OPD terkait untuk melakukan pengawasan dan operasi ke sejumlah pangkalan guna memastikan distribusi tepat sasaran.

“Saya perintahkan kepada kepala OPD untuk terus melakukan operasi ke pangkalan-pangkalan gas agar distribusi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” katanya.

Bupati berharap forum tersebut dapat menghasilkan rencana aksi daerah (RAD) dalam menghadapi isu-isu strategis yang berkembang, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Menurut dia, RAD penting sebagai instrumen untuk mengukur capaian target penyelesaian isu strategis daerah sehingga penanganannya lebih terarah dan terukur, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Print