Pemerintah Kabupaten Kepahiang bersama DPRD Kabupaten Kepahiang berhasil meraih kesepakatan untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (29/09/2026).
Salah satu poin penting dari kesepakatan tersebut adalah tidak adanya penambahan anggaran baru bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro yang akrab disapa Igor menegaskan status pengesahan dokumen APBD‑P tersebut. Ia menekankan bahwa perubahan anggaran kali ini tidak menambah pagu anggaran untuk setiap OPD, melainkan membuka kembali pemblokiran anggaran yang sebelumnya ditahan.
“Tidak ada penambahan pagu anggaran baru untuk OPD dalam dokumen APBD‑P TA 2026, yang ada hanyalah pembukaan pemblokiran anggaran sebagai bagian dari penyesuaian perubahan,” ujar Gregory.
Pembukaan pemblokiran anggaran ini memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan kewajiban daerah berupa Surat Pengakuan Hutang di lingkungan Pemkab Kepahiang.
Gregory kembali menjelaskan bahwa mekanisme yang disepakati hanya sebatas membuka blokir anggaran yang
sudah ada, dan seluruh dana yang tersedia akan dialokasikan untuk pembayaran Surat Pengakuan Hutang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian kewajiban daerah tanpa menambah beban anggaran baru.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata menyampaikan bahwa kesepakatan bersama tersebut disusun berdasarkan laporan akhir Badan Anggaran DPRD. Terdapat penyesuaian yang cukup besar pada struktur pendapatan maupun belanja daerah guna menjaga keseimbangan postur keuangan Kabupaten Kepahiang.
Pada sisi pendapatan daerah, target penerimaan setelah perubahan naik sebesar Rp3,08 miliar. Dari angka awal sebesar Rp698,62 miliar, proyeksi pendapatan daerah kini mencapai Rp701,71 miliar. Kenaikan target pendapatan ini menjadi salah satu fondasi penyeimbang keuangan daerah.
Sementara itu, total belanja daerah mengalami efisiensi dan rasionalisasi sebesar Rp4,43 miliar, dari semula Rp716,48 miliar menjadi Rp712,05 miliar. Penyesuaian tersebut berhasil menutup defisit anggaran sebesar Rp10,34 miliar sepenuhnya melalui pembiayaan netto daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pinjaman daerah.
Bupati Zurdi Nata menambahkan bahwa setelah penyeimbangan selesai dilakukan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 berada pada angka nol. Selanjutnya, dokumen Raperda APBD‑P TA 2026 akan masuk ke tahap evaluasi sesuai ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.
