Upaya penanganan stunting dan persoalan anak putus sekolah di Kabupaten Kepahiang terus diperkuat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kepahiang, Linda Rospita, MH., bersama tim turun langsung melakukan survei lapangan.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi keluarga yang berisiko stunting sekaligus anak yang mengalami putus sekolah di wilayah Kabupaten Kepahiang.
Survei lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan yang dilakukan pemerintah benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Dengan turun langsung ke lapangan, DPPKBP3A dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi keluarga sasaran, termasuk berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak serta keberlanjutan pendidikan.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang, Linda Rospita, MH., menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan data administratif. Kondisi keluarga di lapangan juga perlu dilihat secara langsung.
“Kita ingin melihat kondisi keluarga secara langsung, terutama keluarga yang berisiko stunting. Dengan turun ke lapangan, kita bisa mengetahui apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan mereka,” ujar Linda.
Menurutnya, persoalan stunting memiliki banyak faktor. Tidak hanya berkaitan dengan asupan makanan, tetapi juga pola asuh, kondisi lingkungan, kesehatan keluarga hingga kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak.
Karena itu, pendataan dan survei lapangan menjadi salah satu langkah untuk menentukan intervensi yang lebih tepat.
Selain keluarga berisiko stunting, DPPKBP3A juga memberikan perhatian terhadap anak putus sekolah.
Linda menilai persoalan pendidikan anak tidak boleh dipisahkan dari pembangunan keluarga. Anak yang tidak melanjutkan pendidikan berpotensi menghadapi berbagai persoalan di masa mendatang.
“Anak putus sekolah juga menjadi perhatian kita. Kita perlu mengetahui penyebabnya, apakah karena faktor ekonomi, lingkungan keluarga atau persoalan lainnya. Setelah itu baru kita bisa menentukan langkah yang tepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan terhadap keluarga berisiko stunting dan anak putus sekolah membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
DPPKBP3A tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan sinergi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, sekolah, kader serta berbagai pihak terkait.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Data yang kita dapatkan di lapangan nantinya harus ditindaklanjuti bersama dengan pihak terkait agar intervensinya benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Linda berharap kegiatan survei tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan terhadap keluarga sasaran.
Menurutnya, pendekatan langsung kepada masyarakat juga penting agar pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi angka, tetapi memahami kondisi nyata yang dihadapi keluarga.
“Harapan kita, dengan turun langsung seperti ini, persoalan yang ada bisa kita identifikasi lebih awal dan segera dicarikan solusinya. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan dan memiliki masa depan yang baik,” pungkas Linda.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen DPPKBP3A Kepahiang dalam memperkuat pembangunan keluarga, menekan risiko stunting serta memastikan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kepahiang.
