Dampak Pemangkasan APBD: Dinas PUPR Tanpa Alokasi DAU untuk Infrastruktur di 2025

oplus_131072

Kepahiang, indokaya.com – Kebijakan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 71 miliar oleh pemerintah pusat memberikan dampak signifikan terhadap rencana pembangunan di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025. Salah satu dampak paling mencolok adalah nihilnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur daerah.

Dari total pemangkasan tersebut, Rp 55 miliar adalah porsi yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di bawah kendali Dinas PUPR. Dengan tidak adanya DAU untuk sektor ini, dipastikan tidak ada proyek pembangunan jalan, jembatan, maupun infrastruktur dasar lainnya yang bersumber dari dana rutin daerah pada tahun anggaran ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH, menjelaskan bahwa kondisi ini sedang dikaji lebih dalam oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim akan menilai ulang seluruh belanja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk meninjau ulang pos-pos anggaran yang dianggap tidak mendesak (non-urgent) untuk sementara dipangkas atau ditunda.

“Fokus utama saat ini adalah efisiensi. Proyek-proyek yang tidak masuk dalam kategori prioritas, termasuk beberapa perjalanan dinas dan kegiatan operasional, kemungkinan besar akan terkena dampak. Termasuk juga proyek infrastruktur Dinas PUPR yang bersumber dari DAU—dipastikan tidak ada tahun ini,” ungkap Sekda.

Situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan serta mengandalkan sumber pendanaan alternatif, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan pemerintah pusat melalui skema lainnya. Di sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan keberlangsungan pembangunan fisik dan pelayanan dasar di tengah keterbatasan anggaran.

Meskipun menghadapi situasi sulit, Pemkab Kepahiang tetap berkomitmen melakukan perencanaan anggaran yang akuntabel dan adaptif, guna memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan efisiensi dan transparansi. (adv)

Print