Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang memastikan akan mengawal secara serius usulan program prioritas senilai Rp181 miliar yang disampaikan Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.Ip, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Rachmad Pambudy.
Usulan tersebut disampaikan dalam forum strategis yang digelar di Aula Merah Putih Bengkulu, Kamis (23/4/2026), bersama Gubernur Bengkulu, para kepala daerah, serta kepala Bappeda se-Provinsi Bengkulu.
Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang, M Salihin, mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperjuangkan berbagai program yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, seluruh usulan yang dibawa Bupati bukan sekadar daftar program, melainkan telah melalui proses perencanaan dan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Bappeda memiliki tugas memastikan setiap usulan yang diajukan benar-benar matang, memiliki dasar perencanaan yang kuat, serta sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Apa yang disampaikan Bupati kepada Bappenas merupakan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar M Salihin.
Ia menjelaskan, salah satu usulan yang mendapat perhatian khusus ialah peningkatan Jalan Langgar Jaya. Infrastruktur tersebut dinilai sangat mendesak karena menyangkut akses dasar masyarakat.
Kondisi jalan yang rusak berat selama ini bahkan sempat menjadi sorotan publik setelah warga beberapa kali terpaksa menggotong jenazah akibat kendaraan tidak bisa melintas menuju lokasi pemakaman.
“Bagi kami di Bappeda, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan, tetapi bagaimana membuka akses ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses,” katanya.
Selain infrastruktur, Bappeda juga menaruh perhatian besar terhadap usulan pembangunan pabrik pengolahan kopi. Menurut M Salihin, potensi kopi Kepahiang selama ini belum memberikan nilai tambah maksimal karena sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk green bean.
Dengan luas perkebunan kopi sekitar 26 ribu hektare dan produksi mencapai 21 ribu ton per tahun, keberadaan industri pengolahan dinilai akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya hadir dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga investasi sektor hilirisasi. Jika pabrik pengolahan kopi dapat terwujud, maka rantai nilai komoditas kopi akan terbentuk di Kepahiang, sehingga manfaat ekonominya lebih besar dirasakan petani dan masyarakat,” jelasnya.
M Salihin menambahkan, Bappeda akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait agar seluruh usulan yang telah disampaikan dapat masuk dalam skala prioritas pendanaan pemerintah pusat.
“Kami optimistis dengan sinergi yang terus dibangun antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, peluang terealisasinya program-program strategis ini semakin besar. Bappeda akan terus mengawal mulai dari tahapan perencanaan, sinkronisasi program hingga proses penganggarannya,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap pembangunan daerah dapat dipercepat, sehingga persoalan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan potensi unggulan daerah dapat diwujudkan secara bertahap melalui dukungan pemerintah pusat.
