Kepahiang, indokaya.com — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang menghadapi tantangan serius dalam perencanaan pembangunan fisik tahun ini. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi fiskal membuat seluruh rencana pembangunan infrastruktur, baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), belum dapat direalisasikan.
Kepala Dinas PUPR Kepahiang, Teddy Adeba, ST, menjelaskan bahwa pihaknya bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menunggu arahan Bupati H. Zurdi Nata, S.IP, terkait kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran daerah.
“Situasinya masih dinamis. Kita semua sedang menanti kepastian dari pembahasan efisiensi anggaran. Apakah akan ada pergeseran alokasi untuk mendukung infrastruktur atau tidak, semuanya tergantung pada keputusan pimpinan daerah,” kata Teddy.
Teddy mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp 71 miliar sangat berdampak terhadap program kerja Dinas PUPR. Tanpa adanya dukungan dana dari pusat atau cadangan anggaran di daerah, pelaksanaan pembangunan infrastruktur praktis tertunda.
“Seluruh pos untuk DAK dan DAU terkait pembangunan fisik saat ini nihil. Tidak ada dana pengganti. Namun, kami tetap menaruh harapan, bahwa dalam pembahasan mendatang, mungkin saja ada ruang anggaran yang bisa dialokasikan untuk infrastruktur,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan, Dinas PUPR tetap menyusun rencana teknis sebagai bentuk kesiapsiagaan, jika sewaktu-waktu kebijakan anggaran berubah. Dengan begitu, program pembangunan bisa segera dijalankan begitu mendapat dukungan fiskal. (adv)
