Kepahiang, indokaya.com — Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang tetap mengupayakan program perumahan layak huni bagi masyarakat. Pada tahun 2024, Kepahiang tidak memperoleh kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR. Namun, sebanyak 3.224 rumah tidak layak huni telah diajukan untuk program BSPS tahun anggaran 2025.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, Ibnu Hajar, ST, menyampaikan bahwa usulan tersebut sudah disampaikan ke Kementerian PUPR sejak tahun lalu. Ia menegaskan, meski belum bisa dipastikan hasilnya, pihaknya akan terus memperjuangkan bantuan tersebut.
“Usulan BSPS untuk tahun 2025 sudah kami ajukan. Total rumah yang diusulkan mencapai 3.224 unit. Kami sangat berharap Kementerian dapat mengakomodir, karena kondisi hunian yang tidak layak masih menjadi persoalan nyata bagi warga,” ujar Ibnu.
Program BSPS merupakan bantuan stimulan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya, warga juga didorong untuk bergotong-royong dan turut serta dalam proses pembangunan rumah mereka.
Adapun bantuan yang diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 20 juta, yang dapat ditambah dengan dana pribadi jika memungkinkan. Bantuan ini bukan dalam bentuk tunai, melainkan berupa material bangunan dan jasa tukang.
“Kami terus menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian agar program ini dapat terealisasi, meskipun mungkin tidak seluruhnya dari jumlah yang diusulkan. Kami akan berupaya maksimal demi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak,” tambah Ibnu.
Upaya ini menunjukkan komitmen Dinas PUPR Kepahiang dalam mengatasi permasalahan perumahan, meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas. (adv)
