KEPAHIANG, indokaya.com ,- Fraksi-Fraksi di DPRD Kepahiang setujui Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025–2030 dilanjutkan pada tahapan pembahasan. Hal itu disampaikan masing-masing fraksi saat menyampaikan pandangan fraksi pada sidang paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepahiang pada Selasa (08/07/2025).
Wakil Ketua Fraksi Perindo, Muhammad Nopriandi, S.Sos, menyampaikan bahwa Raperda RPJMD merupakan muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan serta strategi yang matang dalam menjalankan program prioritas.
“Salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program hilirisasi kopi sebagai potensi unggulan daerah. Untuk itu, kami mendorong Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar terus berkoordinasi dengan Bappeda guna mengintegrasikan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ke dalam RPJMD,” ujar Nopriandi.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi NasDem, Anudin, S.Sos, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berpedoman pada skala prioritas usulan masyarakat agar manfaatnya tepat sasaran dan tidak mubazir.
“Kami juga mendorong agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, namun merata hingga ke setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Kepahiang,” tegas Anudin.
Masukan serupa disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Andrian Defandra, S.E., M.Si. Ia menekankan perlunya pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya alam lokal di berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan.
“Selain itu, perlu disertai analisis pasar untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki nilai jual dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Franco Escobar, S.Kom, menekankan pentingnya menjadikan RPJMD sebagai pedoman dalam penentuan prioritas pembangunan. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menerjemahkan RPJMD ke dalam program yang terukur dan berdampak.
“Setiap Raperda yang diajukan ke Propemperda harus menjelaskan keterkaitannya dengan indikator dan sasaran dalam RPJMD. Jangan sampai ada program tumpang tindih atau kegiatan copy-paste yang tidak relevan,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Fraksi Gerindra, Eko Guntoro, S.H., berharap agar seluruh program dalam RPJMD dirumuskan secara terukur, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta realistis terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Proses perumusan RPJMD juga harus melibatkan DPRD secara aktif, baik melalui pembahasan resmi maupun penyerapan aspirasi masyarakat dari bawah,” tegas Eko.
